Seperti lazimnya kebiasaan bangsa ini yang jago mengaitkan suatu momen dengan problem, sekarang pun dijadikan sebagai momentum paling tepat untuk membicarakan masalah-masalah pendidikan di negeri ini, ‘mumpung’ bertepatan dengan euforia Hari Pendidikan Nasional, 2 Mei lalu. Apalagi kian menarik, jika ranah pendidikan dikoneksikan dengan dunia politik yang sedang panas-panasnya bergulir isu koalisi parpol untuk mengusung capres dan cawapresnya. Akhirnya, benang merah yang dapat ditarik adalah mengenai apa visi-misi capres dan cawapres dalam bidang pendidikan.

Namun, pertanyaannya kini adalah adakah capres dan cawapres yang telah bergelora mengusung peningkatan kualitas pendidikan Indonesia dalam lembar visi-misinya? Menurut pendapat penulis pribadi, jawabannya adalah belum ada. Ironis tentunya ketika upaya masyarakat yang tak kenal menyerah menuntut perbaikan kualitas pendidikan nasional ternyata tidak digubris oleh parpol ‘wakil’ mereka.

Penulis pun beretorika tidak diacuhkannya isu pendidikan adalah karena para elit parpol egois lebih sibuk sendiri-sendiri membangun koalisi demi maju ke Pilpres Juli nanti. Baik Blok S, Blok J, Blok M maupun blok-blok lainnya belum dan mungkin saja tidak membahas isu rendahnya kualitas pendidikan karena egoisme politik-sentrisme mereka.

Pun, mungkin sama saja, kalaupun pasangan capres dan cawapres sudah terbentuk dan kemudian menyuarakan perbaikan pendidikan Indonesia, sepertinya masyarakat sudah paham dan memprediksikan tidak akan ada wacana dan gagasan baru terkait pendidikan Indonesia. Mereka mungkin hanya mengobral janji-janji mengenai bagaimana menghabiskan dana 20% APBN tanpa bervisi menjadikan pendidikan Indonesia maju dan berdaya saing pada percaturan global. Yang timbul kemudian adalah apatisme masyarakat dalam mencermati visi-misi pendidikan oleh capres. Itu percuma saja tentunya.

Bukannya pesimis bahwa pendidikan negeri ini tidak bisa beranjak dari keterpurukkan, tetapi dilihat dari tendensi bahwa semua kandidat akan memprioritaskan program gratis pendidikan dasar tanpa memperhitungkan peningkatan kualitasnya, mungkin wajah pendidikan kita tetaplah stagnan tanpa berakselerasi. Capres dan cawapres kita masih bisu untuk membuat sistem pendidikan yang berkualitas tinggi sekaligus terjangkau.

Alokasi 20% dana APBN 2009 sebesar Rp 224 triliun masih berupa hanya sebatas penjelmaan penetapan janji konstitusi. Tak ada program nyata untuk membuat pendidikan yang mencerdaskan dan memerdekakan rakyat dari penderitaan. Yang ada malahan pendidikan yang dikomoditaskan selayaknya barang yang dijual di pasar. Akibatnya pendidikan pun mahal dan pendidikan yang berkualitas pun masih sangat jauh dari jangkauan masyarakat marjinal seperti: petani, buruh kasar, nelayan, dan tenaga kerja lain yang berpenghasilan rendah.

Oleh karena itu, yang wajib diingat oleh para capres dan cawapres dalam mengusung visi-misinya adalah pendidikan merupakan media terpenting untuk membawa bangsa ini menjadi digdaya dan sejahtera. Program-program pendidikan yang diangkat pun harusnya tidak lagi hanya sekedar pemenuhan sekolah gratis. Namun, menciptakan pendidikan terjangkau, beruntung gratis, dengan berorientasi pada peningkatan kualitas adalah hal yang terpenting untuk kemajuan pendidikan kita.